Butuh skenario baru APBN untuk hadapi harga minyak

Senin, 09/06/2008

oleh :

JAKARTA: Pemerintah perlu mengupayakan skenario baru anggaran untuk menekan subsidi BBM, menyusul kenaikan harga minyak yang terus bergerak ke level US$138 per barel.

Hendri Saparini, Direktur Pelaksana Econit Advisory Group memperkirakan, anggaran untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM) akan membengkak mengikuti fluktuasi harga minyak dunia.

Karena itu, pemerintah perlu mengambil langkah pengendalian subsidi, baik dari segi harga maupun volume konsumsi BBM. "Jika pemerintah tidak melakukan apa-apa, pastinya subsidi BBM semakin berat," ujar dia kepada Bisnis, kemarin.

Ada tiga opsi yang ditawarkan Hendri kepada pemerintah. Pertama, mengendalikan volume dengan mengalihkan penggunaan BBM bersubsidi ke gas untuk pembangkit listrik. Kedua, mengendalikan harga dengan mengembalikan perhitungan dasar dari Pertamina, dari MOPS ditambah alpha menjadi harga pembelian pemerintah.

Ketiga, mengoptimalkan produksi minyak untuk kepentingan dalam negeri dan membatasi ekspor ke luar negeri.

Ekonom Standard Chartered Bank Fauzi Ikhsan mengatakan untuk dua bulan ke depan harga minyak berpotensi menembus US$150 per barel. Namun, diperkirakan pada akhir tahun harga minyak akan turun drastis berkisar US$90-US$100 per barel. Pasalnya, banyak investor yang akan mengalihkan modalnya dari pasar komoditas ke pasar saham.

Fauzi menyarankan pemerintah memangkas anggaran proyek-proyek pembangunan infrastruktur dan merevisi dana alokasi umum (DAU).

Menkeu Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mengatakan jika harga minyak mentah Indonesia (ICP) hingga akhir tahun ini tidak kunjung turun di bawah US$120 per barel, kemungkinan pencapaian defisit meleset dari proyeksi baru pemerintah 1,8% menjadi 2%.

Akan tetapi, jika harga rata-rata minyak menyentuh US$150 per barel, pemerintah telah menyiapkan skenario terburuk dengan mengalokasikan subsidi BBM sebesar Rp198,73 triliun.

Skenario tersebut, a.l. membatasi pembelian premium dan solar melalui program smart card, penggunaan kartu kendali untuk membatasi konsumsi minyak tanah, percepatan konversi minyak tanah ke gas, dan pengenaan pajak yang lebih tinggi bagi pemilik kendaraan bermotor lebih dari satu. (16)

Bisnis Indonesia

bisnis.com